Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, bersama tim saat kunjungan kerja spesifik ke Poltekkes Kemenkes Palembang, Kamis (04/07/2025). Foto: Andri/vel

PARLEMENTARIA, Palembang – Komisi IX DPR RI mendorong penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi kesehatan dengan roadmap transformasi kesehatan nasional yang dicanangkan Kementerian Kesehatan. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik ke Poltekkes Kemenkes Palembang, Kamis (04/07/2025). Pendidikan vokasi dinilai sangat relevan dengan semangat transformasi yang menekankan penguatan layanan primer, promotif, dan preventif.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan bahwa lulusan Poltekkes tidak hanya dituntut kompetensi teknis semata. Mereka juga harus memahami konteks pelayanan kesehatan di tingkat primer, termasuk di Puskesmas, klinik, dan layanan berbasis komunitas. "Kami berharap Poltekkes mampu mencetak tenaga kesehatan yang adaptif terhadap perubahan dan tantangan layanan kesehatan masa depan," ujarnya.

Selain itu, Komisi IX DPR RI, tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu, juga memberikan perhatian terhadap distribusi SDM kesehatan yang belum merata di berbagai daerah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk memastikan lulusan Poltekkes bisa menjangkau wilayah terpencil dan kekurangan tenaga kesehatan.

Komisi IX berkomitmen mengawal pembahasan kebijakan dan anggaran bersama Kementerian Kesehatan serta kementerian terkait lainnya. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat harmonisasi kurikulum vokasi dengan enam pilar transformasi kesehatan nasional.

Dengan kebijakan yang tepat sasaran, lulusan Poltekkes di masa depan diharapkan menjadi ujung tombak dalam layanan promotif-preventif, sekaligus mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Poltekkes Palembang, Muhamad Taswin, turut menyampaikan bahwa pihaknya telah mulai menyesuaikan beberapa program studi dengan kebutuhan layanan primer. Namun, ia menekankan perlunya dukungan dalam bentuk penguatan sarana, pengembangan alat praktik kompetensi, dan penambahan program studi spesialisasi yang sesuai dengan tren penyakit dan kebutuhan masyarakat. (man/rdn)